Legislator Dorong Bekraf Miliki Kewenangan yang Memadai
Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana mendorong Badan Ekonomi Kreatif memiliki kewenangan yang memadai, sehingga dapat memaksimalkan kinerjanya. Menurutnya, dengan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2015 yang baru, Bekraf tidak terlalu punya kewenangan besar.
Sebagaimana diketahui, Perpres No 72 Tahun 2015 merupakan Perubahan atas Perpres no 6 Tahun 2016. Dengan adanya Perpres baru ini, Bekraf bertanggung jawab kepada Presiden, namun harus melalui Kemenpar. Berbeda dengan Perpres sebelumnya, dimana Bekraf bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Bekraf dapat menjadi lokomotif ekonomi kreatif dan berkontribusi signifikan kepada produk domestik bruto. Kita harus mendorong Bekraf ini memiliki kewenangan yang memadai. Dengan adanya perubahan Perpres itu, Bekraf tidak terlalu punya kewenangan besar. Berdasarkan Perpres 72, Bekraf bertanggungjawab kepada Menpar. Ini problem,” nilai Dadang, dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/06/2016).
Padahal, tambah Politisi F-Hanura itu, sektor ekonomi kreatif banyak sekali, dan tak terkait dengan pariwisata. Sehingga ada kegamangan yang selama ini terjadi pada Bekraf. Bekraf hanya sebatas menkoordinasikan dan mensikronisasikan, namun dengan kewenangan yang terbatas. Bekraf juga tidak bisa memberikan modal pada mereka yang merintis usaha.
“Kami ingin Bekraf selain memberikan bimbingan teknis, kami mendorong juga Bekraf dapat memberikan permodalan, walaupun masih relatif kecil untuk menumbuhkan usaha bagi pengusaha awal. Kalau selama ini Bekraf hanya memfasilitasi anggaran pameran, atau hanya melakukan diskusi tertentu, saya kira tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, saya kira perlu ada perubahan di dalam Perpres,” papar Dadang.
Politisi asal dapil Jawa Barat itu juga menilai, kewenangan yang kurang memadai dari Bekraf ini mengakibatkan serapan anggaran menjadi rendah. Ia menginginkan fungsi ekonomi kreatif yang ada di Kementerian atau Lembaga lain, disentralisasikan ke Bekraf.
“Kalau ini tercecer dimana-mana, dan hanya koordinasi, maka ini akan memberatkan Bekraf. Diberikan anggaran berapapun, mereka akan bingung. Yang kita inginkan, mereka membuat lompatan-lompatan, misalnya Bekraf bisa mendorong sektor perfilman, sehingga mereka menjadi tuan rumah yang baik, dan tamu disegani di luar negeri,” tegas Dadang. (sf) Foto: Azka/od.